peran.id – Dalam beberapa bulan terakhir, pengadilan mulai menghadapi tantangan terkait penggunaan chatbot dalam sistem hukum. Kasus-kasus yang muncul di berbagai pengadilan di Amerika Serikat menunjukkan perjuangan pemerintah dan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Beberapa keputusan terkait hak istimewa komunikasi antara pengguna dan chatbot, seperti ChatGPT, menyebabkan perdebatan di antara hakim dan praktisi hukum.
Perdebatan Hukum terkait Komunikasi dengan Chatbot
Awal tahun ini, pengadilan federal di Michigan memutuskan bahwa percakapan seorang individu yang tidak diwakili oleh pengacara dengan ChatGPT, dalam persiapan kasusnya, dianggap sebagai produk pekerjaan, yang di luar jangkauan pihak lawan. Ini menjadi tonggak awal bagaimana penggunaan AI dalam konteks hukum dapat dilihat sebagai hal yang terlindungi. Pada hari yang sama, pengadilan federal di New York memberikan keputusan yang sebaliknya, menyatakan bahwa dokumen yang dihasilkan oleh terdakwa kriminal dengan menggunakan Claude tidak memiliki status istimewa sebagai percakapan antara pengacara dan klien. Pengadilan berpendapat bahwa Claude bukanlah pengacara dan pengguna tidak memiliki harapan wajar atas kerahasiaan dalam komunikasi tersebut karena perusahaan AI dapat mengungkapkan data pengguna kepada pihak ketiga.
Kebingungan di Kalangan Hakim
Banyak hakim mulai mempertanyakan tanggung jawab chatbot dalam memberikan nasihat hukum yang baik. Misalnya, Hakim Allison Goddard di California mencatat bahwa banyak individu tanpa pengacara menerima nasihat yang salah dari ChatGPT saat berusaha menilai nilai kasus mereka. Dalam satu kasus, seorang penggugat yang mengalami kecelakaan di toko meminta ganti rugi sebesar $700,000, yang jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Dia kemudian dihadapkan oleh Hakim Goddard mengenai sumber keyakinannya. Ketika kasus ini diselidiki lebih lanjut, Hakim Goddard membimbing penggugat tentang hukum yang relevan dan merekomendasikan jumlah yang lebih realistis.
Tanggung Jawab Hukum dan Upaya Legislasi
Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika chatbot memberikan nasihat yang keliru semakin mendesak. Sebuah perusahaan asuransi, Nippon Life, mengajukan gugatan terhadap OpenAI, menuduh bahwa ChatGPT memberikan nasihat hukum tanpa memiliki lisensi. Kasus ini melibatkan seorang wanita yang dibantu oleh ChatGPT untuk membuka kembali gugatan yang sudah diselesaikan sebelumnya, mengacaukan proses hukum dengan pengajuan yang tidak berdasar. OpenAI membela diri dengan menyatakan bahwa ChatGPT bukanlah orang dan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan hukum, dengan gugatan ini masih tertunda di pengadilan.
Legislasi Terkait AI dan Nasihat Hukum
Berbagai negara bagian mulai mempertimbangkan undang-undang yang dapat mempersalahkan perusahaan AI ketika chatbot mereka menawarkan nasihat hukum yang buruk. New York, misalnya, memperkenalkan rancangan undang-undang yang melarang chatbot berpura-pura menjadi pengacara, meskipun mereka memberi tahu pengguna bahwa mereka berinteraksi dengan chatbot. Di tingkat federal, beberapa rancangan undang-undang diusulkan untuk melarang chatbot berfungsi sebagai pengacara, dokter, dan profesi berlisensi lainnya. Meskipun banyak rancangan undang-undang tersebut belum menjangkau kesepakatan, upaya ini menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh AI.
Penerimaan dan Tantangan dalam Penggunaan AI
Saat ini, semakin banyak orang yang beralih kepada AI sebagai sumber nasihat hukum mereka. Meskipun terdapat risiko yang jelas, banyak orang merasa manfaatnya lebih besar daripada potensi kerugian. Sebelumnya, ketika Hakim Braswell bertanya kepada litigator yang tidak diwakili tentang alasan di balik pengajuan bukti tertentu, banyak di antara mereka yang menjawab dengan ragu. Kini, mereka menjawab dengan lebih percaya diri, berkat latihan dengan chatbot. “Ini adalah sistem yang sangat sulit untuk dinavigasi. Namun, dengan AI, ini menjadi sedikit kurang kompleks,” ujar Hakim Braswell.
Kesimpulan
Penggunaan AI dalam konteks hukum terus berkembang dan membawa sejumlah tantangan serta pertanyaan serius terkait etika, privasi, dan tanggung jawab. Dalam menghadapi perkembangan ini, penting bagi pengacara, hakim, dan pembuat kebijakan untuk bekerja sama dalam menyusun kerangka hukum yang dapat mengakomodasi inovasi sambil melindungi hak-hak dan kepentingan publik. Seiring dengan berjalannya waktu, diskusi ini akan semakin relevan dan krusial dalam menyikapi interaksi manusia dengan teknologi di sektor hukum.
